Notice: Fungsi Elementor\Controls_Manager::add_control_to_stack ditulis secara tidak benar. Cannot redeclare control with same name "color_menu_item". Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 1.0.0.) in /home/u1098862/public_html/wp-includes/functions.php on line 6170

Notice: Fungsi Elementor\Controls_Manager::add_control_to_stack ditulis secara tidak benar. Cannot redeclare control with same name "color_menu_item_hover". Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 1.0.0.) in /home/u1098862/public_html/wp-includes/functions.php on line 6170

Notice: Fungsi Elementor\Controls_Manager::add_control_to_stack ditulis secara tidak benar. Cannot redeclare control with same name "color_menu_item_hover_pointer_bg". Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 1.0.0.) in /home/u1098862/public_html/wp-includes/functions.php on line 6170

Notice: Fungsi Elementor\Controls_Manager::add_control_to_stack ditulis secara tidak benar. Cannot redeclare control with same name "color_menu_item_active". Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 1.0.0.) in /home/u1098862/public_html/wp-includes/functions.php on line 6170
Search
Close this search box.

Muhammad Zaimul Umam SH., MH

Konsultan Hukum Sihaloho & Co.

Lulus Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, dan Magister Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta.

Pernah bekerja sebagai Peneliti di Lembaga Kajian Strategis, Demokrasi, dan Sosial (KrisiS Semarang), Pengacara Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Staff Advokasi dan Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul ‘Ulama (LBHNU) serta ikut mendirikan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS).

Saat ini aktif sebagai Sekretaris Jenderal Lembaga Bantuan Hukum ANSOR dan Kepala Sub Bagian Kelembagaan LKM pada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.

Ahli menangani perkara pertanahan, perburuhan, valuta asing, perpajakan, dan Hak Kekayaan Intelektual.